DPRD Buka Suara "Mundurnya 2 Pejabat DKI, Anies Harus Evaluasi Kepemimpinan hingga Dugaan Tekanan
DPRD Buka Suara "Mundurnya 2 Pejabat DKI, Anies Harus Evaluasi Kepemimpinan hingga Dugaan Tekanan
Saat perencanaan pembahasan anggaran yang menuai kontroversi itu karena banyak kejanggalan.
Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Juanaedi mundur saat tengah pembahasan anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA - PPAS) untuk APBD tahun 2020.
Edy sendiri diduga mengundurkan diri setelah anggaran untuk influencer sebesar Rp 5M dipertanyakan publik. dan Mahendra mundur karena Bappeda sendiri punya peran vital bertugas mengordinasi seluruh dokumen rancangan anggaran.
Ketua Fraksi PDI-P DKI Jkt Gembong Warsono menyayangkan pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI Jakarta tersebut, kami Hormati sikap mundur itu, tapi yang sangat disayangkan mengapa tidak diselesaikan peperangan sampai selesai baru mundur? dan pengunduran diri dua pejabat ini tak lepas dari tekanan Gubernur Anies, jelas Gembong.
Bisa saja keributan dalam pembahasan APBD itu ada tekanan dari Pimpinannya, tapi kenapa terjadi, karena memang perencanaan kita itu sangat lemah, tutur Gembong.
Berbeda dengan sikap Fraksi Gerindra menilai pengunduran diri keduanya memang karena ketidakmampuan mereka dalam bekerja, mereka bermasalah karena kelalaian input data, Bappeda punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA PPAS perencanaan semua masing SKPD. ujar Anggota Dprd Fraksi Gerindra Syarif.
Sedangkan menurut Fraksi PSI, pengunduran kedua pejabat pemprov DKI ini berkaitan dengan sistim penyusunan anggaran yang buruk dan tidak transparan di ruang lingkup DKI Jakarta, kontrol kebijakan ada pada gubernur, jadi saya enggak sama sekali menyalahkan kadisparbud dan kepala bappeda, semua tanggung jawab ada di gubernur,ujar William Aditya Sarana Fraksi PSI.
